Reformasi Dibidang Hukum Menuju Terciptanya Keadilan (Ilmu Budaya Dasar)

Pertemuan 4

Reformasi Dibidang Hukum Menuju Terciptanya Keadilan

REFORMASI HUKUM DI INDONESIA

Abstrak Dengan adanya reformasi hukum, maka kemungkinan besar rakyat kecil atau yang lebih sering kita kenal dengan sebutan tidak mampu, kini hidup mereka akan sejajar dengan orang yang tadinya dapat membeli hukum. Meski hanya di dalam hukum tetapi mereka senang kalau dapat di sejajarkan dengan cara tak pandang bulu karen Indonesia adalah negara hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagaimana hukum di Indonesia? Kenyataan yang berkembang saat ini kebanyakan orang akan merespon bahwa hukum di Indonesia itu berpihak kepada yang mempunyai kekuasaan, dan mempunyai uang banyak. Seperti contoh, orang biasa yang ketahuan melakukan tindak pencurian kecil langsung ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Sedangkan seorang pejabat negara yang melakukan korupsi uang milyaran milik negara dapat berkeliaran dengan bebasnya dan di dalam lembaga pemasyarakatan memperoleh fasilitas layaknya hotel. Itulah sekelumit jawaban yang menunjukan penegakan hukum di Indonesia belum dijalankan secara adil atau belum adanya equality beforethe law. Oleh karena itu diperlukan adanya reformasi hukum. Pernyataan Wakil Presiden Boediono, bahwa reformasi penegakan hukum merupakan prioritas kerja Kabinet Indonesia Bersatu, bagai oasekatarsis di tengah „kegaduhan' proses penegakan hukum atas kasus Bibit - Chandra dan Antasari Azhar. Dalam kesempatan berbicara pada peringatan Ulang Tahun ke 10 The Habibie Center (11 November 2009), Wapres Boediono menegaskan, "Banyak tugas yang harus dilakukan, tapi menurut saya yang penting harus kita lakukan adalah reformasi penegakan hukum. Ini merupakan kunci utama, agar kualitas demokrasi kita menjadi lebih baik dan kuat." Kita sepakat dengan pernyataan tersebut. Reformasi penegakan hukum merupakan salah satu pilar penting dalam menguatkan konsolidasi demokrasi. Tanpa penegakan hukum yang benar, adil, dan profesional, konsolidasi demokrasi akan terganggu. Dan, tentu berkorelasi positif dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Meskipun demikian, tentu, proses reformasi penegakan hukum berbasis keadilan akan memakan waktu dan memerlukan kesabaran. Prioritas reformasi penegakan hukum merupakan pilihan terbaik yang mesti ditempuh oleh pemerintah. Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjamin terus berlangsungnya pemberantasan korupsi, dan sikap untuk mengganyang mafia penegakan hukum, kita yakini sebagai sikap dasar penyelenggaraan pemerintahan lima tahun ke depan. Oleh karena itu, seluruh tindakan penegakan hukum yang dilakukan secara benar, bersih, adil, dan tanpa rekayasa menjadi kepedulian kolektif bangsa.

Sebagai bagian dari rakyat yang merindukan tegaknya hukum secara berkeadilan, kita memberikan apresiasi dan dukungan kuat terhadap pemerintahan SBY - Boediono. Kita percaya, reformasi penegakan hukum akan terus bergulir selama lima tahun ke depan. Kita juga percaya, bahwa

dengan reformasi penegakan hukum dan sikap tegas untuk mengganyang mafia hukum, kita dapat menyelamatkan bangsa ini dari berbagai kerumitan masa depan. Perjuangan

menegakkan hukum dan keadilan memang tidak mudah. Banyak onak dan duri yang harus dihindari. Namun bila hal itu dilaksanakan secara bersungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen, kita sangat yakin, ikhtiar itu akan membawa hasil yang optimal. Yaitu, tegaknya Indonesia sebagai negara hukum.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan reformasi hukum?

2. Bagaimana reformasi hukum yang ada di Indonesia?

3. Bagaimana strategi dan tahapan reformasi hukum?

PENDEKATAN

SOSIOLOGIS

Pernyataan mengapa kasus-kasus serupa masih saja terjadi, terbesit dalam ingatan kita. Saat reformasi digulirkan semangat perubahan yang muncul utamanya ditujukan pada komiten rakyat terhadap pemberantasan korupsi. Apakah yang sebenarnya terjadi? Mengapa bangsa ini seakan terus terpenjara dalam euphoria dan belantara kata pemberantasan korupsi tanpa adanya pencapaian signifikan. Bagai sebuah paradox, kenyataannya lembaga sekelas KPK diyakini masyarakat sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan di lain pihak upaya KPK pun mendapat komitmen dari lembaga penegak hukum lainnya seperti polri dan kejaksaan agung beserta paradigm barunya dalam memberantas korupsi.

Dalam pendekatan sosiologis khususnya dalam proses pembentukan peradaban bangsa kedepan perlu diperhatikan secara cermat hubungan antara perilaku koruptif dan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jika melihat kasus-kasus korupsi yang muncul, sebagai hipotesis awal, perilaku korupsi terdapat pada berbagai unsur masyarakat keseluruhan. Ironisnya, masyarakat sebenarnya secara alamiah sudah memiliki instrument sendiri untuk mencegah korupsi, antara lain melaui pemilu, bagi masyarakat pemilu seharusnya menjadi alat penting dalam mendorong politik. Di unsur legislatif, upaya pencegahan korupsi direalisasikan melalui instrument produk perundangan, antara lain Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan di ratifikasi United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC). Bahkan kalangan selaku bisnis pun selayaknya mempunyai resistensi sendiri terhadap perilaku koruptif melalui penerapan kode etik profesi yang bertujuan membangun perekonomian bebas korupsi.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Reformasi Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam suatu masyarakat atau negara. Sedangkan menurut Menteri Kehakiman Muladi, reformasi hukum adalah proses demokratisasi dalam pembuatan, penegakkan, dan kesadaran hokum. Dalam hal pembuatan hukum bukan aspirasi penguasa

saja yang ditonjolkan melainkan juga harus mendengarkan aspirasi dari siapa saja yang berkepentingan dengan pemerintahan (pemangku kepentingan). Reformasi hukum mempunyai arti penting guna membangun desain kelembagaan bagi pembentukan negara hukum yang dicita-citakan. Untuk kepentingan itu dalam sistem politik yang demokratis, hukum harus memberikerangka struktur organisasi formal bagi bekerjanya lembaga-lembaga negara,menumbuhkan akuntabilitas normatif dan akuntabilitas publik dalam proses pengambilan keputusan politik, serta dapat meningkatkan kapasitasnya sebagai sarana penyelesaian konflik politik. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Cakupan reformasi hukum

Di luar pengertian reformasi hukum, hal yang juga penting ditetapkan adalah cakupan dari reformasi hukum tersebut. Idealnya, cakupan reformasi hukum harus meliputi reformasi pada unsur-unsur pokok dari suatu sistem hukum, yang meliputi unsur materi/substansi hukumnya, aparatur hukum, sarana dan prasarananya, maupun falsafah dan budaya hukumnya. Dari segi materi/substansi hukumnya pembenahan perlu dilakukan tidak hanya mencakup kemungkinan mengadopsi pranata-pranata hukum baru yang muncul dalam kerangka globalisasi ekonomi yang dapat memunculkan kecenderungan terjadinya globalisasi hukum (misal: ketentuan-ketentuan hukum menyangkut e-commerce, e-transaction, e-signature, kontrak-kontrak internasional, perdagangan barang dan jasa, perlindungan hak kekayaan

intelektual, komersialisasi antariksa dll) namun juga adaptasi terhadap paradigma baru dalam sistem pemerintahan khususnya berkaitan dengan otonomi daerah, misalnya kemungkinan berlakunya ketentuan-ketentuan hukum adat setempat bagi hubungan-hubungan hukum atau peristiwaperistiwa hukum tertentu. Pembenahan materi/substansi hukum tersebut bisa

dilaksanakan melalui 3 alternatif, yaitu:

a. Merumuskan dan menetapkan ketentuan-ketentuan hukum baru untuk hal-hal yang sama sekali belum diatur,

b. Melakukan transformasi dari ketentuan-ketentuan hukum internasional menjadi ketentuan hukum nasional melalui instrumen pengesahan/ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional terkait,

c. Memodifikasi ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ada untuk mengikuti perkembangan kesadaran dan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat.

2. Misi dan tujuan reformasi hukum

Misi yang diemban dalam rangka reformasi hukum adalah terciptanya hukum yang tertib dan berkeadilan namun tetap senantiasa mampu mendorong pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama yang hendak dicapai dalam kerangka reformasi hukum adalah tegaknya supremasi hukum dalam masyarakat. Melalui tegaknya supremasi hukum, maka hukum akan benar-benar berfungsi sebagai rambu-rambu dan sekaligus pedoman bagi semua pihak, baik penyelenggara negara dan pemerintahan, penegak hukum,

pelaku usaha dan masyarakat umum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

B. Reformasi Hukum di Indonesia

Kondisi Hukum Indonesia saat ini belum dilaksanakan sesuai dengan azaz hukum yang berkeadilan. Hal ini dapat dilihat sorotan yang amat tajam dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap dunia hukum di Indonesia. Dari sekian banyak bidang hukum, dapat dikatakan bahwa hukum pidana menempati peringkat pertama yang bukan saja mendapat sorotan tetapi juga celaan yang luar biasa dibandingkan dengan

bidang hukum lainnya. Bidang hukum pidana merupakan bidang hukum yang paling mudah

untuk dijadikan indikator apakah reformasi hukum yang dijalankan di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum. Hukum pidana bukan hanya berbicara tentang putusan pengadilan atas penanganan perkara pidana, tetapi juga meliputi semua proses dan sistem peradilan pidana (criminal justice system). Proses peradilan berawal dari penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian dan berpuncak pada penjatuhan pidana dan selanjutnya diakhiri

dengan pelaksanaan hukuman dan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Keprihatinan yang mendalam tentunya melihat reformasi hukum yang masih berjalan lambat dan belum

memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pada dasarnya apa yang terjadi akhir-akhir ini merupakan ketiadaan keadilan yang dipersepsi masyarakat (the absence of justice). Ketiadaan keadilan ini merupakan akibat dari pengabaian hukum (diregardling the law), ketidakhormatan pada hukum (disrespecting the law), ketidakpercayaan pada hukum (distrusting the law) serta adanya penyalahgunaan hukum (misuse of the law). Sejumlah masalah yang layak dicatat berkenaan dengan bidang hukum antara lain:

1. Sistem peradilan yang dipandang kurang independen dan imparsial

2. Belum memadainya perangkat hukum yang mencerminkan keadilan sosial

3. Inkonsistensi dalam penegakan hukum

4. Masih adanya intervensi terhadap hukum

5. Lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat

6. Rendahnya kontrol secara komprehensif terhadap penegakan hukum

7. Belum meratanya tingkat keprofesionalan para penegak hukum

8. Proses pembentukan hukum yang lebih merupakan power game yang

mengacu pada kepentingan the powerfull daripada the needy. Reformasi hukum di Indonesia dibahas dalam 3 masalah yaitu

masalah pelaksanaan hukum, masalah pencabutan perundangan-undangan yang tidak demokratik, dan masalah impunity (kebebasan/ bebas dari tuntutan) dalam kaitannya dengan Amandemen Kedua UUD 45 Pasal 28 I ayat (1).

1. Masalah pelaksanaan hukum (Law enforcement) di Indonesia tidak

dijalankan secara lugas sehingga keadilan belum bisa diwujudkan.

Fakta- fakta pendukung antara lain adalah lambatnya penanganan kasus pelanggaran hukum serius, khususnya kejahatan kemanusiaan. Bermacammacam kasus KKN Suharto (kasus korupsi Jamsostek yang diloloskan Suharto saat masih berkuasa.). Penanganan kasus korupsi Suharto yang terkesan diperlambat karena masalah kesehatan. Pada masa Orba disebabkan karena rezim Suharto mendominasi semua lembaga negara termasuk lembaga penegak hukum dan tidak berlakunya rule of law. Di era reformasi disebabkan masih ada kekuatan status quo buktinya makin banyak KKN yang merajalela di pemerintahan.

2. Masalah pencabutan perundangan- undangan yang tidak demokratik

Pemerintah telah berhasil menetapkan berbagai aturan hukum yang bertentangan dengan nilai- nilai demokrasi, HAM dan keadilan. Salah satunya adalah pencabutan TAP MPR no.XXV/1966 yang diusulkan oleh Abudrahman Wahid yang saat itu menjabat presiden. Selain itu dalam UUD 45 amandemen I pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa presiden

ialah orang asli Indonesia. Karena belum ada undang–undang yang menetapkan kriteria orang Indonesia asli. Sehingga pasal tersebut perlu diamandemen karena bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan nilainilai demokrasi.

3. Masalah impunity (kebebasan/ bebas dari tuntutan) dalam kaitannya

dengan Amandemen Kedua UUD 45 Pasal 28 I ayat (1)

“Bahwasanya seseorang tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut”. Demikian petikan bunyi pasal 28 I UUD 45 amandemen kedua. Dalam ilmu hukum dinamakan prinsip hukum non-retroaktif. Prinsip tersebut bersumber dari azas legalitas von Feuerbach : “tidak ada tindak pidana, tanpa adanya peraturan yang mengancam pidana lebih dulu” seperti yang tercantum dalam pasal 1 KUHP. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan sebelum adanya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM?

C. Strategi dan Pelaksanaan Reformasi Hukum

Suatu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan reformasi hukum adalah merumuskan strategi yang tepat yang tidak hanya mampu menjangkau kebutuhan hukum saat ini, tetapi juga mampu menjangkau (mengantisipasi) kebutuhan hukum masa depan yang meliputi suatu rentang waktu yang cukup panjang. Dalam merumuskan strategi tersebut, pertama-tama perlu dilakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan yang perlu di reformasi, baik dari aspek materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum serta budaya hukumnya. Setelah itu, perlu dilakukan penetapan prioritas tentang unsur-unsur yang harus didahulukan. Dikaitkan dengan keadaan yang kita hadapi saat ini, yaitu lemahnya penegakan hukum, baik menyangkut masalah KKN, pelanggaran HAM, tingginya tingkat kriminalitas, praktek penggunaan kekerasan dan pengerahan massa dalam berdemokrasi, praktek penjarahan, penyerobotan hak-hak orang lain, dan lain-lain, dalam jangka pendek adalah tepat untuk memberi prioritas pada proses penegakan hukum (law enforement) yang dilakukan melalui pembenahan sistem peradilan kita yang mencakup: badan peradilan, kepolisian, kejaksaan, pengacara dan konsultan hukum, pengelola lembaga pemasyarakatan, peningkatan etika moral dan kemampuan profesi hukum, penggunaan Bahasa Indonesia yang

jelas dan tepat. Secara paralel, dalam upaya menunjang pelaksanaan reformasi struktural di bidang perekonomian sebagai langkah menuju recovery di bidang perekonomian, perlu dipertimbangkan kemungkinan melakukan reformasi, baik dari aspek pranata hukum (legal process)nya yang berdasarkan ekonomi pasar (misal: menentukan standar-standar hukum, penegakan dan pelaksanaan standar-standar hukum, merumuskan acuan dalam penyelesaian sengketa serta mengontrol kekuasaan negara dalam hubungannya dengan sektor-sektor

swasta) maupun menyangkut substansi/materi hukumnya yang meliputi aspek perundang-undangan, hukum kebiasaan dan yurisprudensi.). Materi-materi hukum tertentu yang kiranya juga perlu diproritaskan mencakup, antara lain:

1. Penyelesaian RUU KUHP dan KUHAP yang baru

2. Penyelesaian RUU TIPIKOR

3. Penyempurnaan UU Kepailitan

4. Penyempurnaan peraturan-peraturan mengenai Penyehatan Perbankan

5. Penananaman Modal, Pasar Modal, Perdagangan Berjangka Komoditas,Telematika, Privatisasi

6. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Enerji dan Sumber Daya Mineral, Kelautan, Kehutanan, Real Estat, Ketenagakerjaan, Pertanahan, Perpajakan dll. Melalui penyempurnaan materi hukum tersebut diharapkan akan mampu menciptakan aturan main yang jelas dan transparan bagi masyarakat dan penyelenggara negara dalam menunjang kegiatan mereka sehari-hari. Pembenahan dari segi materi hukum tersebut juga perlu dilengkapi dengan

peningkatan sarana dan prasarana hukum serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dan penyelenggara negara sehingga mampu membentuk suatu budaya hukum yang sehat. Apabila hal ini dapat dicapai maka otomatis akan tercipta tidak hanya suatu pemerintahan yang efektif (good governance), namun juga masyarakat yang menghormati dan mentaati hukum (law abiding people), yang pada akhirnya akan menciptakan ketertiban

dan keamanan serta kenyamanan dalam masyarakat, situasi mana sangat kondusif bagi iklim penanaman modal yang akan mempercepat pemulihan dan bahkan mendorong pertumbuhan ekonomi.

D. Konsep Reformasi Hukum

Jika melihat kondisi hukum yang terpuruk, maka tidak ada kata lain selain terus mengedepankan reformasi hukum yang telah digagas oleh bangsa ini. Kegiatan reformasi hukum perlu dilakukan dalam rangka mencapai supremasi hukum yang berkeadilan. Beberapa konsep yang perlu diwujudkan antara lain:

a. Penggunaan hukum yang berkeadilan sebagai landasan pengambilan keputusan oleh aparatur negara.

b. Tidak adanya intervensi terhadap lembaga pengadilan

c. Aparatur penegak hukum yang profesional

d. Penegakan hukum yang berdasarkan prinsip keadilan

e. Pemajuan dan perlindungan HAM

f. Partisipasi publik

g. Mekanisme kontrolyang efektif.

Pada dasarnya reformasi hukum harus menyentuh tiga komponen hukum yang disampaikan oleh Lawrence Friedman yang meliputi:

1. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka.

2. Substansi Hukum

Substandi hukum merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untukmenciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum ini terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri.Kiranya dalam rangka melakukan reformasi hukum tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain:

a. Penataan kembali struktur dan lembaga-lembaga hukum yang ada termasuk sumber daya manusianya yang berkualitas

b. Perumusan kembali hukum yang berkeadilan

c. Peningkatan penegakkan hukum dengan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum

d. Pengikutsertaan rakyat dalam penegakkan hukum (dalam hal ini rakyat harus diposisikan sebagai subjek/neccessary condition)

e. Pendidikan publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum

f. Penerapan konsep Good Governance.

TERCIPTANYA KEADILAN

Kebijaksanaan pembangunan Orde Baru lebih mengutamakan pertumbuhan industri pengolahan bahan-bahan baku impor yang memerlukan modal dalam jumlah besar, yang hanya dipunyai oleh golongan pelaku ekonomi kuat dan kurang memperhatikan bahkan mengabaikan hak dan kepentingan rakyat banyak. Selanjutnya, hukum yang tertulis (peraturan perundang-undangan) yang dikeluarkan selalu berisikan rumusan kebijakan penguasa yang berkuasa serta berfungsi pelayanan yaitu merumuskan dan membe-rikan landasan hukum bagi sah dan berlakunya pelak-sanaan kehendak/kebijakan penguasa yang bersangkutan.

Hukum seharusnya menjadi jembatan (instrumen) dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dam Pembukaan UUD 1945, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kekeliruan dalam menderivasikan nilai-nilai Pancasila dan tujuan yang dicita-citakan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru terjadi tanpa hambatan. Model penataan oleh hukum mengikuti cara sentralisme dan regimentasi, yang secara sepihak memaksakan kehendak dan tidak toleran terhadap orang lain serta tidak menerima perbedaan atau pluralisme sebagai berkah dan kekayaan. Untuk itu, hukum nasional dimasa yang akan datang melalui pembinaan dan pembaharuan hukum, harus mampu merubah suasana hukum dari sistem hukum yang sedang berjalan kepada sistem hukum yang diinginkan, dan berorientasi kepada pandangan hidup, wawasan politik hukum dan kepentingan nasional, sebagai bangsa yang sedang membangun berdasarkan suatu konsep strategi pengelolaan nasional, dan memperhitungkan dimensi-dimensi nasional, regional, dan global. Dengan demikan perlu dilakukan reformasi hukum terhadap kekeliruan interpretasi dan kembali kepada konseptual sejumlah Nilai Dasar yang tercantum dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh, Penjelasan UUD 1945 dan ketetapan MPR.

          Semakin majunya perkembangan teknologi dinegara kita seharusnya bisa sebanding dengan terciptanya reformasi dibidang hokum agar terciptanya keadilan. Banyak sekali terjadi penyelewengan keadilan yang dialami masyarakat, contohnya saja jika pejabat elit Negara melakukan korupsi yang diberikan hanya hukuman kurungan pidana dan denda. Itu saja belum cukup, apalagi masih banyak tersangka kasus korupsi yang belum tertangkap atau buron dan dibiarkan sampai bertahun-tahun. Apa masih ada keadilan hokum di negeri ini ? seorang nenek mengambil buah coklat yang jatuh dari pohon orang saja bisa dipidanakan, kenapa seorang anak menteri yang menewaskan 2 nyawa ditutup kasusnya dan tidak lagi diungkit-ungkit. Maka dari itu sudah selayaknya kita sebagai warga Negara Indonesia bersama-sama menciptakan reformasi dibidang hukum agar terciptanya keadilan, karena tidak hanya kita yang merasakan manfaatnya tapi anak cucu kita kelak bisa mempertahankannya.

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa reformasi hukum adalah perubahan secara sistematis dan mendasar untuk perbaikan di bidang hukum dalam suatu masyarakat atau negara. Reformasi hukum di Indonesia dibahas dalam 3 masalah yaitu masalah pelaksanaan hukum, masalah pencabutan perundangan-undangan yang tidak demokratik, dan masalah impunity dalam kaitannya dengan Amandemen Kedua UUD 45 Pasal 28 I ayat (1). Keberadaan makelar kasus yang telah merusak hukum di Indonesia hanya

akan dapat terungkap jika institusi penegak hukum (criminal justice system) punya keberanian. Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan harus berani mengungkapkan keberadaan makelar kasus itu. Kegiatan reformasi hukum perlu dilakukan dalam rangka mencapai supremasi hukum yang berkeadilan. Beberapa konsep yang perlu diwujudkan

antara lain:

1. Penggunaan hukum yang berkeadilan sebagai landasan pengambilan keputusan oleh aparatur negara

2. Adanya lembaga pengadilan yang independen, bebas dan tidak memihak

3. Aparatur penegak hukum yang professional

4. Penegakan hukum yang berdasarkan prinsip keadilan

5. Pemajuan dan perlindungan HAM

6. Partisipasi public

7. Mekanisme kontrol yang efektif

DAFTAR PUSTAKA

REFERENSI

Depenheur, 1999, Government Libility, Comparative Studies on Government

Liabilty in East and Southeast Asia, edited by Yong Zhang, Kluwer Law

International.

Fathullah, 2000, Otonomi Daerah Dan Penguatan Hukum Masyarakat Konsultan

Hukum Otonomi Daerah, Jakarta, CIDES.

Gouw, J.J. Van Der and Th.G.Drupsteen, 1999, Government Liabiityini the

Netherlands, in “Comparative Studies on Governmental Liability in East and

Southeast Asia”, edited by Yong Zhang, Kluwer Law International.

Handhaafbaar, Jong P, 1977, Milieurecht (Enforceable Environment Law),

Deventer : W.E.J, Tjeenk Willink.

Harkrisnowo, Harkristuti, 2003, HAM Dalam Kerangka Integrasi Nasional Dan

Pembangunan Hukum, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.

Hawkins, K, 1984, Environment and Enforcement, Regulation and the Social

Definition of Pollution, Oxford; Clarendon Press.

Iskatrinah, 2004, Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam

Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Litbang Pertahanan Indonesia,

Balitbang Departemen Pertahanan.

Istanto, Sugeng, 1998, Konstitusionalisme dan Undang-Undang Politik.

Kelsen, Hans, 1995, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif

Sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif, Penyunting Somardi, Rimdi Press,

Cetakan Pertama.

Kusumaatmadja, Mochtar, 1976, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam

Pembangunan Nasional, Bandung, Binacipta.

Masyarakat Transparansi Indonesia, Pokok Pikiran Kajian GBHN Tahun 1999

Bidang Hukum Sebagai Pedoman Politik Hukum Nasional.

Mahendra, Oka, 1999, Hukum dan Politik.

Qordhawi, Yusuf, 2000, Waktu, Kekuasaan, dan Kekayaan sebagai Amanah

Allah, Jakarta, Gema Insani Press.

Suparno, Paul, 2003, Memberantas Budaya Korupsi Lewat Pendidikan, Kompas.

Wignjosoebroto, Sutandyo, 1995, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional–

Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Jakarta,

Raja Grafindo Persada.